Raperda Tentang Badan Permusyawaratan Desa Sah Menjadi Perda

By Media Center 02 Apr 2019, 11:24:30 WIB Berita
Raperda Tentang Badan Permusyawaratan Desa Sah Menjadi Perda

Gambar : DPRD Setujui Raperda Tentang Badan Permusyawaratan Desa


Setelah melalui pembahasan yang alot dan cukup lama, akhirnya DPRD Kabupaten Pacitan setuju Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda). Hal tersebut merupakan tindak lanjut dari UU 6/2014 tentang Desa yang dijabarkan lebih lanjut dalam Permendagri 110/2016 tentang BPD.

“Selanjutnya kami akan membacakan hasil pembahasan dan telaah atas substansi materi Raperda tentang Badan Permusyawaratan Desa dan Raperda tentang Pencabutan atas Perda 4/2008 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Desa,” kata juru bicara Pansus I, Sri Widowati.

Dijelaskan, beberapa substansi materi yang berubah diantaranya, pasal 5 ayat (2) terkait dengan pengisian anggota BPD, berbunyi pengisian anggota BPD melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah diatur lebih lanjut dengan peraturan desa. Kemudian, pasal 6 terkait persyaratan calon anggota BPD, berbunyi berusia paling rendah 20 tahun pada saat pendaftaran atau sudah/pernah menikah.

Begitu juga dengan pasal 8 dan pasal 9 terkait pengisian anggota BPD yang mengatur keterwakilan wilayah (dusun) dan keterwakilan perempuan. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanismenya akan diatur dalam peraturan bupati. Dalam perda tersebut diatur juga tentang panitia pengisian anggota BPD, yang diatur dalam pasal 10 dan pasal 12. Untuk pemberhentian sementara anggota BPD diatur dalam pasal 22.

Terkait biaya operasional, pasal 55 ayat (3), BPD mendapatkan biaya operasional dari APBDesa dengan alokasi paling sedikit sebesar 15 persen dari biaya operasional pemerintah desa. Dan, pasal 69 serta pasal 70 terkait aturan peralihan yang mengatur masa jabatan anggota BPD.




Write a Facebook Comment

Komentar dari Facebook

View all comments

Write a comment