Komisi IV Sidak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Nawangan

By Media Center 23 Des 2019, 10:33:35 WIB Berita
Komisi IV Sidak Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Di Kecamatan Nawangan

Gambar : Komisi IV DPRD Pacitan saat Sidak ke penerima Bantuan RTLH


Komisi IV DPRD Kabupaten Pacitan adakan kunjungan ke penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Pakis Baru, Kecamatan Nawangan dengan didampingi pendamping teknis dari Dinas Pemukiman  perumahan, pertanahan (Perkim) dan perangkat Desa.

Untuk beberapa warga yang memiliki rumah tidak layak, karena lantai dari tanah lainnya juga masih banyak di Kecamatan Nawangan, namun lainnya sudah mendapatkan program bedah rumah dari Grindulu mapan dan program bantuan bencana alam dari BPBD. Dengan adanya program tersebut, maka Komisi IV DPRD Kabupaten Pacitan melakukan sidak untuk melihat langsung hasil pembangunan dari program BSPS.

Berdasarkan hasil kunjungan di lapangan di sekitar rumah penerima bantuan dan yang tidak menerima bantuan, Komisi IV melihat banyak kejanggalan. Seperti halnya Rencana Angaran Biaya (RAB) dan nota pembelian bahan bangunan dari toko juga belum diberikan ke pada penerima bantuan. Namun untuk wujud pembangunannya sudah terlihat Hasil bagus.

“Saya prihatin melihat kondisi mekanisme juklak dan juknisnya yang diterapkan dilapangan, ternyata tidak sesuai seperti dalam juklak dan kuknisnya. Maka itu nanti sehabis kunjungan ini, saya akan minta buku aturan juklak dan juknis pelaksanaan BSPS sampai ke pelaksanaan lapangannya," tandas Hariawan, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Pacitan.

Lebih lanjut Hariawan mengungkapkan, seharusnya RAB dan nota pembelian dari toko harus diberikan kepada penerima bantuan agar si penerima bantuan bisa mengecek apa sudah sesuai dengan permintaannya apa tidak. “Mungkin tim teknis dari Dinas Perkim akan kami panggil untuk memperjelas mekanisme bantuan tersebut," ungkap Hariawan ST.

Berdasarkan informasi, di Kecamatan Nawangan ada sekitar lebih warga yang menerima Bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Setiap warga penerima program berhak mendapatkan stimulan dana permahan senilia Rp 17,5 juta. Sebanyak Rp 15 juta diterimakan dalam bentuk materi dan Rp 2,5 juta sebagai hari kerja (HOK). “Seperti ini benar-benar tidak mampu. Mereka layak mendapatkan dan sudah terealisasi dengan baik, dan sudah layak seperti tetangga lainnya,” ujarnya.

Hariawan juga berharap, batuan BSPS ini agar benar-benar tepat sasaran kepada warga yang tidak mampu, jika diverifikasi merasa terlihat mampu agar di ganti dengan penerima yang benar-benar tidak mampu atau kondisi rumahnya sangat tidak layak huni. “Jika terbukti tidak tepat sasaran pada penerima, dan mengambil keuntungan dari jumlah nominal bantuan tersebut. Jangan main main dengan uang negara, ”tegasnya.




Write a Facebook Comment

Komentar dari Facebook

View all comments

Write a comment