DPRD Setujui KUA-PPAS Perubahan APBD 2019

By Media Center 26 Jul 2019, 12:34:22 WIB Berita
DPRD Setujui KUA-PPAS Perubahan APBD 2019

Gambar : Penandatangan Berita Acara Persetujuan KUA PPAS Perubahan APBD 2019


DPRD Kabupaten Pacitan, Rabu (24/7) mengelar paripurna dengan agenda penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pacitan terhadap pembahasan KUA-PPAS Perubahan APBD Kabupaten Pacitan 2019.

Sidang paripurna dipimpin Ketua DPRD Ronny Wahyono didampingi Wakil Ketua Gagarin dan dihadiri Buati Pacitan, Indartato.

Juru bicara Banggar DPRD Kabupaten Pacitan, Anung Dwi Ristanto saat menyampaikan pembahasan KUA/PPAS perubahan APBD 2019 pendalamannya dilakukan dengan beberapa tahap. Yaitu, mulai dari pembahasan ditingkat Badan Anggaran sebagai dukungan awal pembahasan guna mendapatkan referensi pada pendalaman substansi materi. Kemudian, dilanjutkan pembahasan di masing-masing komisi bersama OPD dan mitra kerja terkait. Dan, dilanjutkan pembahasan oleh Badan Anggaran bersama tim anggaran pemerintah daerah.

Dijelaskan Anung, rancangan pendapatan daerah mengalami perubahan, semula Rp 1,726 triliun lebih berubah menjadi Rp 1,771 triliun lebih. Dengan rincian, pendapatan asli daerah semula Rp 166 miliar lebih berubah menjadi Rp 199 miliar lebih. Sumber pendapatan ini berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah.

Dana perimbangan terdiri dari bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang semula Rp 1,251 triliun lebih berubah menjadi Rp 1,226 triliun lebih. Sementara, lain-lain pendapatan daerah yang sah semula Rp 308 miliar lebih berubah menjadi Rp 305 miliar lebih yang berasal dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

Terkait perubahan belanja daerah, Anung menjelaskan yang semula Rp 1,865 triliun lebih berubah menjadi Rp 2,015 triliun lebih. Terdiri dari belanja tidak langsung semula Rp 1,142 triliun lebih berubah menjadi Rp 1,194 triliun lebih. Dan, belanja langsung semula Rp 723 miliar lebih berubah menjadi Rp 820 miliar lebih.

“Untuk penerimaan pembiayaan, semula Rp 140 miliar lebih berubah menjadi Rp 245 miliar lebih. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tidak menalami perubahan yaitu Rp 1 miliar lebih.

Selain perangkaan, dalam pembahasan terdapat beberapa substansi dan prioritas yang perlu menjadi perhatian bersama. Diantaranya, pelaksanaan pembangunan rehab ruang kelas dan sarana prasarana sekolah progres belum sesuai harapan, pemerintah harus pro aktif menghilangkan dampak akibat KLB Hepatitis A, dukungan anggaran yang cukup dan pemetaan kerawanan dalam Pilkades serentak oktober 2019.

Selain itu, pengembangan dan peningkatan sarana prasarana jalan dan jembatan untuk segera direncanakan dan dilaksanakan tepat waktu, penuntasan sarana dan prasarana air bersih pedesaan, penanganan pengadaan sarana prasarana di kawasan permukiman khususnya pencegahan kawasan kumuh perkotaan.




Write a Facebook Comment

Komentar dari Facebook

View all comments

Write a comment