DPRD Pacitan Keluarkan Rekomendasi Atas LKPJ Bupati

By Media Center 02 Apr 2019, 11:18:53 WIB Berita
DPRD Pacitan Keluarkan Rekomendasi Atas LKPJ Bupati

Gambar : DPRD Pacitan Memberikan Rekomendasi Berupa Catatan Strategis Atas LKPJ Bupati


Dalam membahas dan mencermati LKPJ Bupati tahun 2018, DPRD melihat masih terdapat kekurangan, sehingga DPRD mengelurkan rekomendasi berupa catatan strategis sebagai masukan bagi bupati dan jajarannya untuk perbaikan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah kedepan yang lebih baik.

“Rekomendasi berupa catatan strategis berasal dari hasil laporan hasil kerja Pansus I, II dan III. Yang masing-masing membahas pengelolaan keungan daerah, kebijakan dan pembangunan dan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat,” kata Ketua DPRD Pacitan Ronny Wahyono.

Bidang pengelolaan keuangan daerah, untuk pengelolaan pendapatan daerah, dengan menurunnya pendapatan asli daerah (PAD) dibanding tahun sebelumnya, pemerintah daerah perlu membenahi dan meningkatkannya. Terutama yang berasal dari obyek pajak daerah dan pariwisata yang pengelolaannya belum maksimal. Kenaikan dana perimbangan perlu mendapat apresiasi, sementara penurunan lain-lain pendapatan yang sah, hendaknya pemerintah daerah perlu meningkatkan koordinasi dengan pemerintah diatasnya.

Pengelolaan belanja daerah, penurunan kinerja dibanding tahun sebelumnya dapat dimaklumi yang diakibatkan dana hibah masuk ke rekening kas daerah pada akhir tahun anggaran. Akan tetpi diluar itu, masih banyak penyerapan anggaran di beberapa OPD yang tidak maksimal terutama pada pos belanja langsung. “Catatan dari DPRD, agar pemerintah daerah melaksanakan kegiatan khususnya belanja langsung lebih awal atau sudah dimulai pada triwulan pertama,” tandasnya.

Terkait pembiayaan daerah, terhadap silpa yang sangat besar, DPRD merekomendasikan agar silpa dari dana hibah agar segera dilaksanakan kegiatan sejak awal tahun anggaran 2019. Sedangkan untuk silpa lainnya pada perubahan APBD 2019 agar dimanfaatkan untuk belanja infrastruktur yang waktu pengerjaannya cepat (tidak lebih dari 90 hari) agar tidak terjadi penumpukan silpa yang besar lagi pada akhir tahun anggaran 2019.

Catatan strategis lainnya adalah tentang bidang kebijakan dan pembangunan. Untuk semua OPD, DPRD merekomendasikan agar program kegiatan yang sudah baik minimal dipertahankan, dan program kegiatan yang kurang baik dibenahi untuk ditingkatkan menjadi lebih baik.

Selian itu, DPRD juga memberi catatan strategis bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat,. Untuk penyelenggaraan pemerintahan, ada beberapa yang substansif dan menjadi pokok pembahasan DPRD. Baik, urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, maupun yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pilihan serta penunjang urusan pemerintahan.
Sementara, untuk penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, dengan mencermati tipa urusan, dengan memperhatikan program dan kegiatan, realisasi pelaksanaan program dan kegiatan, capaian kinerja urusannya, ada beberapa permasalahan yang harus segera dicarikan solusi untuk mengatasi dan menindaklanjutinya.

Tak hanya itu, DPRD juga mewanti-wanti agar penggunaan ADD, DD dan BK pada pemerintah desa untuk berhati-hati dan cermat dalam merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkannya.




Write a Facebook Comment

Komentar dari Facebook

View all comments

Write a comment