DPRD Pacitan Dukung Aspirasi MUI Menolak RUU HIP

By Media Center 08 Jul 2020, 12:00:07 WIB Berita
DPRD Pacitan Dukung Aspirasi MUI Menolak RUU HIP

Gambar : Pimpinan DPRD Pacitan Saat Menerima Maklumat MUI Di Gedung DPRD


Dewan Pimpinan MUI dan Ormas Islam serta Pimpinan Pondok pesantren dan MUI Kecamatan se-kabupaten Pacitan menuntut DPR RI mencabut Racangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP) dari agenda pembahasan. Mereka menilai, hal itu akan mengikis nilai-nilai pancasila yang selama ini menjadi falsafah bangsa Indonesia. Hal tersebut disampaikan kepada pimpinan DPRD Pacitan pada Rabu, (8/7).

”Kami menyayangkan masih adanya pihak pihak yang melakukan upaya yang dapat mendegradasi nilai pancasila yang rumusan finalnya sudah termaktub dalam pembukaan UUD 1945 sebagai filsafah dan dasar Negara,” tegas Aries Mashudi, Ketua Umum MUI Pacitan.

Sikap itu, tidak semata datang dari MUI Pacitan, melainkan sebuah kesepakatan Maklumat Dewan  Pimpinan MUI Pusat dan Dewan MUI seluruh provinsi se Indonesia. Dengan tegas mereka nyatakan bahwa  Pancasila merupakan norma tertinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara serta menjadi bagian tak terpisahkan dari empat konsensus kebangsaan yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika. Untuk itu, mereka mendesak agar pemerintah dan DPR RI menghentikan dan mencabut RUU tersebut dari agenda pembahasan, baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang.

MUI Pacitan khawatir akan munculnya paham radikalisme dan komunis, jika Pancasila yang selama ini menjadi ruh bangsa di rongrong. Mereka menghimbau seluruh ormas dan masyrakat meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi munculnya kembali ideologi garis keras. ”Kami memohon pimpinan DPRD Pacitan untuk meneruskan aspirasi ini kepada DPR RI,” terang Aris.

Sementara itu, jajaran Pimpinan DPRD mengaku sepaham dengan aspirasi para ulama di Pacitan tersebut. Bahwa keutuhan dasar Negara harus di jaga dan di pelihara. Pasalnya, Pancasila merupakan modal sekaligus harta paling berharga untuk keberlangsungan negeri Indonesia. ”Semoga kita sepaham. Jika DPR RI masih mengotak-atik terkait RUU tersebut  kita akan bergerak bersama,” terang Ketua DPRD Pacitan Indrata Nur Bayuaji.

Hal senada di ungkapkan Wakil Ketua DPRD Pacitan Gagarin. Menurutnya, seluruh aspirasi para ulama dan ormas islam serta pimpinan pondok pesantren di Pacitan bakal di teruskan kepada jajaran legislatif lebih atas. ”Bahwa secara kelembagaan kita akan mengirimkan maklumat yang asli dan berstempel  tersebut kepada DPR dan MPR RI,” terang Gagarin.




Write a Facebook Comment

Komentar dari Facebook

View all comments

Write a comment