Bupati Sampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018

By Media Center 12 Jun 2019, 11:45:59 WIB Berita
Bupati Sampaikan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018

Gambar : Wakil Bupati Yudi Sumbogo menyerahkan Nota Raperda LKPJ kepada Pimpinan DPRD


DPRD Kabupaten Pacitan menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018, pada Senin (10/6/2019).

Mengawali sambutannya, Bupati Indartato yang diwakili Wakil Bupati Yudi Sumbogo menyampaiakan sesuai surat KPK RI perwakilan Jawa Timur nomor 506/S-HP/XVIII.SBY/05/2019 tanggal 22 Mei 2019, bahwa pemerintah Kabupaten Pacitan pada pemeriksaan LKPD tahun anggaran 2018 dapat mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP).

“Dengan demikian sampai tahun ini telah memperoleh predikat WTP sebanyak 8 kali dan 6 kalinya secara berturut-turut,” kata Yudi Sumbogo.

Dengan diterimanya opini WTP, menunjukkan semakin tertibnya pengelolaan APBD di Kabupaten pacitan yang lebih transparan dan akuntabel. Disamping itu, penyajiannya telah sesuai dengan PP 71/2011 tentang standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah.

“Selanjutnya, untuk mempertahankan opini WTP ini, kami mengharapkan komitmen semua pihak mulai dari sistem perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi serta laporan pertanggungjawaban dalam pengelolaan keuangan agar selalu mengikuti dan mentaati aturan yang berlaku,” tandas Wakil Bupati.

Terkait perangkaan, Bupati menyampaikan, untuk pendapatan sebesar Rp 1,788 triliun lebih dan belanja sebesar Rp 1,595 triliun lebih. Sedangkan untuk pembiayaan, dibagi menjadi dua, yakni penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan sebesar Rp 53 miliar lebih dan pengeluaraan pembiayaan sebesar Rp 600 juta. Dengan demikian sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan (SILPA) sebesar Rp 245 miliar lebih.

Dalam penjelasannya, SILPA sebesar itu akan dialokasikan kembali sebagaimana ketentuan yang berlaku, yang bersal dari sisa dana BOS, sisa kas di bendahara dana kapitasi JKN, sisa kas BLUD (RSUD), dana bagi hasil cukai tembakau (DBHCHT), batuan keuangan provinsi, dan dana alokasi khusus (DAK) yang terdiri dari DAK fisik, dana tunjangan profesi guru PNS daerah (TPGPNSD), dana tambahan guru PNSD, dana BOP PAUD, danabantuan operasional kesehatan (BOK) dan bantuan operasional keluarga berencana (BOKB), serta dana pelayanan administrasi kependudukan, koperasi, UMKM dan Nakertrans.

“SILPA akan dialokasikan kembali untuk program kegiatan sesuai dengan aturan yang ada dan keiatan prioritas lainnya yang belum tertampung dalam APBD murni, dan akan dituangkan dalam rancanagan APBD Perubahan tahun anggaran 2019,” pungkasnya.




Write a Facebook Comment

Komentar dari Facebook

View all comments

Write a comment