Akhirnya, Raperda Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Disetujui DPRD

By Media Center 02 Apr 2019, 11:26:32 WIB Berita
Akhirnya, Raperda Tentang Pemberdayaan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Disetujui DPRD

Gambar : Penandatangan Berita Acara Persetujuan Perda


Raperda tentang pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja disusun berdasarkan UU 13/2003 tentang ketenagakerjaan dan beberapa peraturan perundang-undangan yang lain di bidang ketenagakerjaan.

“Pemerintah daerah berkepentingan menyusun perda ini sebagai komitmen untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketenagakerjaan. Tentunya dengan beberapa muatan lokal yang disesuaikan dengan kemampuan daerah. Mengingat bidang ketenagakerjaan menyangkut hajat hidup dan kesejahteraan masyarakat,” kata Ketua Pansus II, Rudi Handoko.

Dijelaskan, beberapa substansi materi yang diatur diantaranya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, perlindungan dan pengupahan tenaga kerja serta fasilitas kerja. Begitu juga dengan hubungan industrial yang dijembatani oleh lembaga kerjasama tripartit diatur didalamnya.

Jaminal sosial, dalam pasal 90 selanjutnya berbunyi, setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial pada lembaga yang telah ditetapkan, yakni jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan. Jaminan sosial ketenagakerjaan terdiri dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun.

Sanksi untuk perusahaan yang melanggar juga di atur. Dalam pasal 91, sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi hingga pencabutan ijin.

“Keseluruhan naskah raperda tentang pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja sebelum pembahasan terdiri dari 10 bab 50 pasal, setelah pembahasan menjadi 13 bab 94 pasal,” pungkasnya.




Write a Facebook Comment

Komentar dari Facebook

View all comments

Write a comment